Pemerintah Indonesia memberikan angin segar bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet.
Kebijakan yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal November 2024 ini dipandang sebagai langkah penting untuk mendorong kemandirian ekonomi UMKM, khususnya di bidang ketahanan pangan.
Penghapusan piutang macet ini ditujukan untuk meringankan beban UMKM yang terdampak pandemi, terutama bagi yang sudah memiliki pinjaman perbankan namun mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban mereka. Diharapkan, kebijakan ini dapat membantu UMKM kembali beroperasi dan memperbaiki cash flow untuk pertumbuhan bisnis.
Pelaku UMKM di Indonesia menjadi penerima manfaat utama dari kebijakan penghapusan piutang macet ini. Pemerintah menghapus piutang macet UMKM melalui PP Nomor 47 Tahun 2024. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban UMKM yang selama ini berjuang menghadapi berbagai tantangan, seperti lilitan utang, persaingan pasar, dan masuknya produk asing.
Kebijakan ini diresmikan pada awal November 2024 dengan penandatanganan PP Nomor 47 Tahun 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini berlaku secara nasional di seluruh Indonesia dan ditujukan bagi UMKM di berbagai daerah. Salah satu tujuan utama penghapusan piutang macet adalah mengurangi beban finansial UMKM, sehingga mereka dapat kembali beroperasi dan memperbaiki cash flow untuk pertumbuhan bisnis.
Penghapusan piutang macet dilakukan sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi UMKM, yang dapat memicu apatisme di kalangan pelaku usaha. Pemerintah berupaya memberikan solusi konkret agar UMKM dapat kembali bangkit dan berdaya saing.
Langkah ini juga sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap UMKM, terutama yang bergerak di bidang ketahanan pangan. Beberapa analis menilai kebijakan ini sebagai langkah awal yang tepat untuk mendorong UMKM naik kelas. Dengan penghapusan utang, UMKM dapat meningkatkan produksi karena tidak perlu lagi menyisihkan dana untuk pembayaran utang. Namun, penting juga untuk memperhatikan keberlanjutan akses UMKM ke pembiayaan di masa mendatang.
Dengan dihapuskannya piutang macet, pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengembangkan usaha mereka. Dr. Imam Muhajirin Elfahmi, SH, S.Pd, MM, business coach dan Grand Master Grounded Business Coach melalui Jaringan Indonesia Berdaya, menekankan pentingnya bagi UMKM untuk lebih kreatif dalam menghasilkan produk, menjaga kualitas, menetapkan harga yang bersaing, dan memberikan layanan prima kepada konsumen. Penghapusan kredit macet dipandang sebagai “pintu gerbang menuju kemandirian ekonomi” bagi UMKM. Beliau juga menambahkan pentingnya bagi UMKM untuk memanfaatkan momentum ini dengan meningkatkan inovasi, efisiensi, dan adaptasi terhadap perubahan pasar.
Kebijakan penghapusan piutang macet merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung UMKM di Indonesia. Diharapkan, kebijakan ini dapat memotivasi UMKM untuk terus berinovasi dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Kebijakan ini juga diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan, terutama di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan. Ayo Gemilangkan Ekonomi Kerakyatan Indonesia.
Sumber: Negara Hapus Piutang Macet UMKM, Momentum Bangkit dan Mandiri – TIMES Indonesia
