HIPPI : Pelemahan Peran TNI dalam Pertahanan Siber Ancam Stabilitas Ekonomi Digital
Jakarta, 24 Maret 2025 – Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menyoroti revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Revisi ini menempatkan TNI hanya sebagai unsur pendukung dalam pertahanan siber nasional, sebuah keputusan yang menurut HIPPI berpotensi melemahkan keamanan digital dan kepastian investasi di Indonesia.
Ketua Umum HIPPI, Erik Hidayat, menegaskan bahwa keamanan siber bukan hanya isu pertahanan, tetapi juga faktor krusial dalam stabilitas ekonomi dan iklim investasi nasional. “Dalam era digital, dunia usaha sangat bergantung pada infrastruktur siber yang aman. Jika ruang siber kita rentan, maka kepercayaan investor dan pelaku usaha terhadap Indonesia sebagai pusat ekonomi digital akan terganggu,” tegasnya.
Menurut HIPPI, keputusan untuk tidak menempatkan TNI sebagai garda utama dalam pertahanan siber bertolak belakang dengan tren global. Di banyak negara maju, pertahanan siber menjadi domain strategis yang langsung dikelola oleh institusi militer, bukan sekadar lembaga sipil. Amerika Serikat memiliki US Cyber Command, Israel dengan Unit 8200, dan NATO yang telah mengakui ruang siber sebagai dimensi peperangan modern.
HIPPI juga mengingatkan bahwa serangan siber tidak hanya menyasar sektor pertahanan, tetapi juga sektor ekonomi dan keuangan. “Kita sudah melihat dampak dari serangan siber terhadap sistem perbankan, pusat data nasional, hingga platform transaksi digital. Ketika serangan terjadi, apakah kita bisa hanya mengandalkan koordinasi antar lembaga sipil tanpa struktur komando yang kuat?” ujar Erik Hidayat.
Sebagai organisasi yang mewakili kepentingan pengusaha pribumi, HIPPI menekankan bahwa tanpa kepemimpinan militer dalam pertahanan siber, ketidakpastian otoritas dapat menghambat respons cepat terhadap insiden yang mengancam ekonomi digital.
“Kita tidak boleh berada dalam posisi lemah di tengah persaingan global yang semakin berbasis digital. Kita butuh ketegasan dalam strategi pertahanan siber agar keamanan bisnis, investasi, dan kedaulatan digital kita tetap terjaga,” tutup Erik Hidayat.
Erik Hidayat
Ketua Umum HIPPI
Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
